MEMPAWAH –13- 7-2026 Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang disebut menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp32,4 miliar itu dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas, sehingga memicu desakan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh.
Profesor Sutan Nasomal Harapkan Presiden Bebersih Wujudkan Sanksi Hukum Penyimpangan APBN Di Kab Mampawah Kalbar Wujudkan Hukum!!! Permasalahan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan proyek Balai Pendidikan dan Pelatiahan Transportasi Darat sangat mudah. Banget pengingkapannya dengan hanya kata pasti. Terungkap
Prof DR Sutan Nasomal Menyampaikan kepada media : Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan perkembangan penyidikan setelah perkara tersebut ditangani oleh Polda Kalimantan Barat. Hingga kini, publik menilai belum ada kepastian mengenai tahapan penanganan perkara, termasuk kapan berkas perkara akan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Prof Sutan Nasomal meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar perintahkan APH untuk menuntaskan terkait kasus yang menjadi perhatian masyarakat.
Perhatian masyarakat juga tertuju pada pihak-pihak yang telah diproses hukum. Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga mengusut dugaan keterlibatan pihak lain apabila memang didukung alat bukti yang cukup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga Mempawah, Andi Kamaludin, menyampaikan harapannya agar proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan profesional.
“Kami meminta aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat. Jika masih ada pihak lain yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti, kami berharap semuanya diproses tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan hukum hanya menyentuh sebagian pihak,” ujarnya.
Selain masyarakat, sejumlah organisasi seperti Center for Budget Analysis (CBA) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga disebut turut mendorong agar penanganan kasus dilakukan secara transparan serta tidak berhenti pada pihak tertentu saja. Prof DR Sutan Nasomal mendukung adanya transparansi sesuai permintaan masyarakat.
Mereka meminta penyidik mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum. Apabila dalam prosesnya ditemukan hambatan, mereka berharap koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Prof DR Sutan Nasomal bersama Masyarakat juga berharap pengawasan terhadap penanganan perkara dilakukan oleh lembaga terkait agar proses hukum berjalan objektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum.
Kasus dugaan korupsi proyek BP2TD Mempawah kini menjadi perhatian luas karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Publik berharap aparat penegak hukum dapat segera memberikan perkembangan resmi mengenai proses penyidikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari Polda Kalimantan Barat terkait perkembangan penyidikan maupun jadwal pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.
Pemerhati Masyarakat dan Guru Besar Ilmu Hukum International
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS. (*)
