Subulussalam – Sikap Fraksi Rabbani di Gedung DPRK Subulussalam memicu gelombang kekecewaan publik. Hadir secara fisik dalam agenda penting dewan, namun dinilai bungkam di forum resmi, membuat masyarakat mempertanyakan komitmen politik mereka di ruang yang seharusnya menjadi tempat menyampaikan sikap secara terbuka dan bertanggung jawab.
Sorotan semakin tajam ketika pernyataan keras justru muncul melalui rilis dan media sosial. Publik menilai keberanian berkomentar di luar sidang tidak sebanding dengan sikap diam saat forum resmi berlangsung.
“Kami melihat mereka ada di dalam ruangan. Tapi ketika forum berjalan, tidak ada pernyataan tegas yang disampaikan. Kenapa berani di media, tapi tidak di ruang sidang?” ujar seorang warga yang mengikuti dinamika politik tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini memperkuat kesan bahwa dinamika panas terkait defisit anggaran dan utang daerah dibiarkan menggelinding tanpa sikap terbuka di forum dewan. Padahal, sidang DPRK adalah ruang resmi dan terhormat untuk menyampaikan pembelaan, klarifikasi, maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam rilis tertanggal 14 Februari 2026, Fraksi Rabbani memang menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Wali Kota M. Rasyid dan Wakil Wali Kota Nasir, SE. Mereka bahkan menantang fraksi lain untuk membawa isu defisit dan utang daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Bareskrim Polri, serta Jampidsus Kejaksaan RI guna dilakukan audit investigatif sejak 2015 hingga 2025.
Namun bagi sebagian masyarakat, tantangan tersebut dinilai kontradiktif. Jika yakin dengan data dan argumentasi, mengapa tidak dipaparkan secara terbuka dalam forum resmi DPRK? Mengapa publik justru menerima pernyataan melalui rilis tertulis, bukan melalui mimbar sidang yang dapat disaksikan langsung?
Fraksi Rabbani dalam rilisnya memaparkan sejumlah capaian, mulai dari pembayaran honor perangkat kampong 12 bulan penuh, pelunasan insentif tenaga kesehatan, hingga klaim penurunan utang daerah sebesar Rp43,6 miliar per 31 Desember 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka juga menyebut distribusi lahan sawit 5 hektare kepada sejumlah dayah sebagai bukti komitmen sosial pemerintah.
Namun, di tengah polemik hak interpelasi dan wacana hak angket yang diinisiasi fraksi lain, publik menilai yang dibutuhkan bukan sekadar data dalam rilis, melainkan keberanian menyampaikan sikap secara langsung dan terbuka di ruang sidang.
Pengamat politik lokal menilai, perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun integritas wakil rakyat diuji dari keberanian menyuarakan sikap di forum resmi, bukan sekadar narasi di luar sidang. Transparansi di hadapan publik menjadi ukuran utama kepercayaan.
Kini, tekanan moral berada di pundak Fraksi Rabbani. Publik menunggu klarifikasi resmi di ruang sidang, bukan sekadar pernyataan tertulis. Sebab dalam demokrasi, keberanian politik tidak hanya diukur dari seberapa keras suara di media, tetapi dari seberapa tegas sikap di forum terhormat DPRK.
Dinamika ini dipastikan akan terus memanaskan suhu politik di Subulussalam. Masyarakat pun berharap, seluruh fraksi mampu menunjukkan tanggung jawab dan konsistensi, demi menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan publik.
